Laporan Kecelakaan Arus mudik

Pada H -2 Puskesmas 2 Kemranjen menangani 6 pasien kecelakaan lalulintas. Korban semuanya pemudik dengan menggunakan sepedamotor. Dari 6 pasien 2 orang dikirim ke RSU Banyumas dengan kondisi 1 pasien CC dan 1 pasien dislokasi patela. Lainnya ditangani di Puskesmas dan langsung boleh pulang. Petugas jaga Eko Sujatwo melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Kesehatan dan langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dr Gempol Suwandono MM. Dalam arahannya Kepala Dinas menyarankan untk lebih waspada dan tetap siap melayani masyarakatyang mudik.
Selamat hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan Batin
Salam dari Kemranjen

Puncak Arus mudik

Puncak arus mudik di Buntu Banyumas terjadi hari ini. Posko Kesehatan Puskesmas Kemranjen II memantau arus mudik mulai sore hari sampai pagi hari lalulintas padat tetapi lancar. Tidak ada kejadian kecelakaan. Hujan cukup deras mengguyur Wilayah Buntu yang biasanya kering. Kepadatan diprediksi kembali terjadi pada sore hari. Kesiapan Posko Buntu tetap utnuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan.
Selamat mudik, selamat sampai tujuan
Salam dari Kemranjen

Laporan Arus Mudik

Arus mudik mulai padat ,dimulai Jumat sore hari. Konvoi kendaraan bermotor mualai memasuki peremapatan Buntu. Posko PKM Kemranjen II sejauh ini belum menemukan adanya kecelakaan yang berarti. Mudah-mudahan sampai selesainya Posko kecelakaan lebaran berkurang diabanding tahun lal . Setiap tahun angka kecelakaan mudik lebaran berkurang secara signifikan. Kerjasama yang baik antar instansi terkait dan kesadaran pemudik dalam berlalu lintas merupakan faktor penentu menurunnya kecelakaan.
Selamat mudik dan berlebaran
Salam dari Kemranjen

Sistim Informasi Puskesmas

Perkembangan teknologi IT sudah sangat maju, tetapi Puskesmas belum menangkap It sebagai sarana yang harus diterapkan Puskesmas. Masalah pendanaan dan SDM belum memadai untuk pengembangan SIM. Berkaca dari beberapa Puskesmas yang sudah menerapkan SIMkes ternyata banyak yang kesulitan dan tidak bertahan lama.Dengan pembiayaan yang mahal apabila tidak didukung dengan SDM yang mumpuni maka SIMPUS akan sia-sia. Puskesmas Kemranjen II mengembangkan sendiri SIM Puskesmas dengan didasari kebutuhan yang ada. Pengembangan secara spasial terus menerus di perbarui, sehingga selalu sesuai dengan kebutuhan. Kesulitan utama adalah pendanaan untuk pembelian hardware yang belum pernah dianggarkan. Pengembangan software dilakukan karyawan sendiri dengan program yang ada. Mungkin mutu tampilan tidak meyakinkan tetapi apllicable untuk Puskesmas. Inilah satu-satunya kelebihan Puskesmas II Kemranjen.
Demikian, Salam dari Kemranjen

Penutupan KKN UMP

Hari Kamis akan diadakan penarikan kembali mahasiswa KKNyang akan dihadiri bupati Banyumas Marjoko. Puskesmas dalam hal ini hanya membantu mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis dan memberikan bantuan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat. Pengobatan gratis dilaksanakan di dua tempat yaitu desa Kebarongan dan desa Alasmalang. Tidak banyak didapat, tetapi merupakan hal yang baik untuk dilanjutkan kerjasama dengan PT ataupun Akademi yang lain.
Salam dari Kemranjen

Jamkesmas

Pembahasan mengenai Jamkesmas belum final. Alokasi anggaran yang ada harus dibuat Rencana Anggaran kegiatan sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan Pemerintah. Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas perlu dijabarkan lebih lanjut, karena manlak tidak merinci petunjuk teknis yang detail. Untuk mengantisipasi kesalahan prosedur maka Dinas Kesehatan Banyumas membentuk tim teknis untuk merumuskan dan menjabarkannya dalam format RKA.Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama penjabaran sudah lengkap sehingga anggaran segera bisa dipergunakan sesuai dengan semestinya.
Salam dari Kemranjen

Pembiayaan Kesehatan

Bagi orang miskin dilarang sakit. Itu merupakan lontaran kata Bung Tomo teman saya. Mudah-mudahan orang miskin selalu menjaga kesehatannya walaupun dalam keadaan ekonomi yang sulit. Saat ini Pemerintah telah menyediakan anggaran Askin yang dapat digunakan warga miskin untuk berobat gratis .Namun kadang ada keluarga miskin yang tidak menerima Jamkesmas. Bagaimanapun sensus yang dibuat belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh orang miskin. Pemda bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana pada orang miskin yang tidak tercover Jamkemas. Yang penting adalah Tidak ada orang miskin yang tidak bisa berobat karena pembiayaan. Yang lebih penting lagi orang miskin jangan sakit
Terima kasih salam dari Kemranjen

Berlomba Membuat BP dan Rumah Sakit

Tahun 90 an di Jakarta marak adanya Klinik 24 jam yang dikelola swasta. Akhir akhir ini di daerah banyak bermunculan Balai Pengobatan 2 yang dikelola baik oleh dokter maupun tenaga non medis lainnya. Swasta bermodal besar juga sudah mulai membuat RS dengan kualifikasi yang lebih baik. Dalam suatu wilayah yang ekonomi masyarakatnya sudah baik banyak berdiri BP maupun RS swasta. Pertanyaan yang timbul Apakah BP dan RS merupakan usaha yang mempunyai prospek financial yang cukup baik ?. Kalau kita kembali pada maksud dan tujuan pelayanan kesehatan maka hal yang pe nting adalah mendekatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang terjangkau masyarakat. Menjamurnya BP dan RS dalam satu wilayah tertentu kurang memberikan apresiasi bagi masyarakat. Daerah yang kurang maju dan jauh di desa bukan merupakan sumber investasi kesehatan. Pemerintah Daerah seharusnya le bih jeli dalam memberikan perijinan BP maupun RS. Instrumen regulasi harus disertai dengan nilai manfaat yang baik.
Bagaimana dengan Banyumas?!!
Terima kasih, salam dari Kemranjen

THR

Mendekati lebaran, pertanyaan yang selalu diajukan adalah mengenai THR. Peraturan pemerintah, Perusahaan diharapkan memberi THR bagi para karyawan paling lambat i minggu sebelum lebaran. Puskesmas yang merupakan bagian dari pelayanan pemerintah sampai saat ini belum kebagian THR. Pemerintah Daerah belum pernah memikirkan THR bagi para pegawainya. Mudah-mudahan tahun depan dapat dipikirkan bukannya begitu Pak Marjoko dan Pak Husein
Salam dari PKM Kemranjen.

Rapat P3K Lebaran

Rapat persiapan lebaran dipimpin oleh Kepala Dinas Dr Gempol S, membahas mengenai Posko lebaran . Masing-masing Puskesmas bergabung dalam Posko bersama Posko Kepolisisan. Posko diharapkan mulai H-7 sampai H 7. Rapat juga membahas mengenai persiapan kujungan RI 1 SBY d wilayah Kab Banyumas. Semua terintegrasi dalam sistim pelayanan Kesehatan terpadu baik Puskesmas RS dan sektor lain
Selamat berpuasa dan Selamat bekerja.
Salam dari Kemranjen
Agus.

Msalah Kebijakan Kesehatan

Mengamati perkembangan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan. Sesuai dengan visi Indonesia sehat 2010 maka semua prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Banyumas juga harus mengarah ke Banyumas sehat 2010.
Pembangunan di bidang kesehatan yang selama ini di jalankan oleh Dinas Kesehatan sudah tertuang dalam rencana strategik bidang Kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rencana strategik itu. Sebagai Contoh Kesalahan mendasar beberapa tahun lalu adalah Eksekurtif dan legislatif terlalu mendorong Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi pusat pelayanan kuratif. Indikatornya adalah pembelian alat kesehatan yang dipaksakan. SDM Puskesmas belum dapat mengoperasikan alat tersebut, sehingga kadang-kadang alat tersebut menjadi mubazir. Kelengkapan alkes untuk Puskesmas adalah hal yang baik, akan tetapi harus di imbangi infra struktur yang ada . SDM harus dipersiapkan sesuai dengan kompetensinya. Sarana Prasarana juga harus dipersiapkan dengan baik. Apabila kita mau mencapai pelayanan Indonesia sehat 2010 maka Puskesmas harus didorong pada area pelayanan promotif dan preventif sebagai prioritas utama.
Contoh diatas sebagai ilustrasi yang tidak mempertimbangkan visi dan misi bidang kesehatan.. Menurut Pengamatan dan sharing berbagai pihak ada beberapa penentu kebijakan dan kebijakan yang perlu ditelaah lebih lanjut
Perencanaan Strategik
Pendanaan Program dari APBN APBD I dan APBD II
Eksekutif dan legislatif
Manajemen Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan
Manajemen Keuangan Daerah
Biro Kepegawaian Daerah

Perencanaan Strategik
Rencana strategik pembagunan kesehatan Kabupaten Banyumas sebetulnya sudah mengarah pada pardigma sehat. Upaya pembnagunan kesehatan mengarah pada tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk merubah perilaku tidak sehat menjadi pola hidup bersih dan sehat. Strategi ini menjadi tersendat karena pendanaan APBD mengarah pada pelayanan kesehatan kuratif dengan meninggikan anggaran Alkes tanpa memberi pendanaan promotif dan preventif yang cukup.
Sebagai contoh masyarakat memerlukan sanitasi dan air bersih utnuk mencegah penyakit diare, hanya diberi sumur gali dan jamban per desa 5 sumur gali. Sumur gali yang distimulankan airnya belum memenuhi standar baku air bersih. Sebetulnya perlu dipertimbangkan unit Water treatment untuk memenuhi standar tersebut. Seharusnya Pemerintah memikirkan dalam jangka waktu tertentu masyarakat Banyumas sudah terbebas dari kesulitan air bersih
Contoh lain anak dengan gizi buruk yang disebabkan kondisi Sosial Ekonomi yang rendah Pemerintah seharusnya menyiapkan public good untuk semua balita dan memberikan bantuan modal kepada orang tua balita umtuk meningkatkan sosial ekonominya. Program ini sudah dijalankan, tetapi kecepatan penanganan terkendala birokrasi keuangan. Mungkin dengan sistim keuangan yang lebih baik program lebih cepat dijalankan. Dana untuk gizi semestinya ditambah. Bantuan untuk PMT Posyandu lebih diutamakan.
Contoh diatas sekedar membandingkan bahwa program promotif dan preventif dananya lebih kecil dari dana program kuratif.
Pendanaan Program
Program yang didanai APBN APBDI dan APBD II terlihat masih tumpang tindih. Beberapa program dikerjakan sudah terlambat dan dipaksakan. Hal ini disebabkan turunnya realisasi program sudah mendekati akhir anggaran. Perlu perencanaan yang matang untuk mengimplementasikan program-program tersebut,. Dinas dan Pemda harus proaktif untuk segera merealisasikan pendanaan tersebut. Pemotongan birokrasi diperlukan untuk memmercepat realisasi.
Eksekutif dan Legislatif
Eksekutif dan Legislatif seharusnya mempunyai visi yang sama dalam merencanakan pembangunan bidang kesehatan
Rencana Pembangunan Bidang kesehatan sangat spesifik. Banyak hal yang memerlukan penanganan secara komprehensif dengan Instansi Lain. Rencana Anggaran Belanja Program Kesehatan seharusnya mencapai 12 persen dari total Anggaran. Pemberian anggaran biasanya bersifat dibagi secara merata. Hal ini menjadikan program tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga tujuan tidak tercapai. Anggaran yang sudah diajukan oleh eksekutif banyak yang dipangkas atau dialihkan pada hal yang bukan merupakan prioritas.Contoh adalah pembelian Alkes dll. Legislatif dimohon untuk meningkatkan Anggaran kesehatan terutama untuk promotif dan preventif.
Manajemen Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan
Manajemen Dinas Kesehatan saat ini lemah, karena ada faktor x yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan. Semua SDM kesehatan sudah mengetahui hal tersebut. Pembenahan Internal harus segera diupayakan untuk mengoptimalakan kinerja Dinas Kesehatan. Citra Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan juga sangat rendah dinilai dari luar. Semua Layanan Kesehatan dianggap sebagai ladang untuk mencari keuntungan. SDM Kesehatan sangat khas, merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri, sehingga kedisiplinan dan kinerjanya tidak maksimal,dan lebih mengutamakan diri sendiri.
5. Manajemen Keuangan Daerah
Dengan adanya Sistim Keuangan Yang baru. Dinas Kesehatan dan UPT nya kesulitan untu operasional. Sejak tahun 2006 sampai sekarang Dinas dan UPT Kesehatan banyak menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas. Sistim Pendanaan yang mundur mempengaruhi operasional dan pertanggung jawabannya. Dinas dan UPT semestinya sudah collaps, tetapi samapi sekarang hanya bisa bertanya dan jawabannya tidak jelas. BPKD sebagai pengelola Keuangan Daerah harus lebih pro aktif untuk menyelesaikan masalah ini. Beban ini masih ditambah dengan beban pengeloaan ASKIN yang dananya juga disetor ke Pemda. Dinas dan UPTD Kesehatan merupakan instansi yang mengelola manusia langsung sehingga keterlambatan pengelolaan akan membahayakan manusia.
Biro Kepegawaian Daerah
Dalam melaksanakan tugasnya di UPT Dokter sebagai Kepala Puskesmas sebagai eselon IV setara dengan lurah. Dari pendidikan sebenarnya sudah tidak pada tempatnya. Di tugaskan sebagai Kepala Puskesmas sebenarnya sebagai pejabat struktural, tetapi beban kerja justru lebih besar pada tugas fungsional. Hal ini diterapkan untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan. Dalam upaya mengusulkan tugas sebagai kepala Puskesmas dapat diberikan tunjangan fungsional kami ,sudah menyampakan kepada BKD. BKD hanya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sehingga menolak untuk memberikan tunjangan fungsional. Ada beberapa daerah yang menyetujui ususlan tersebut (Wonogiri, Tegal, Magelang, Solo dsb ), tetapi BPKD Banyumas tetap bersikukuh untuk sesuai dengan Undang-undangnya. Dari Sharing beberapa Kepala Puskesmas, kami berkesimpulan bukan masalah besarnya tunjangan fungsional, tetapi bertitik tolak pada masalah keadilan. Contoh Kepala Puskesmas Gol IV a gajinya lebih sedikit dari Paramedis Gol IIIc.

Kegiatan KIA

VISI & MISI
KIA

VISI :

MENJADI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK YANG SESUAI DENGAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN UNTUK MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT SEHINGGA DAPAT MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI, SERTA MENFASILITASI MASYARAKAT DALAM PERUBAHAN PERILAKU MENUJU HIDUP SEHAT.


MISI :
Þ MENGEMBANGKAN PELAYANAN KIA SESUAI DENGAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN.
Þ MENINGKATKAN KOMPETENSI BIDAN DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI.
Þ MENGEMBANGKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGIDENTIFIKASIKAN KEBUTUHAN KESEHATAN IBU DAN ANAK.
Þ MENGEMBANGKAN KEMITRAAN DALAM LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTORAL DALAM UPAYA MENFASILITASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT.

Posko Lebaran

Rapat Hari ini menentukan jumlah karyawan yang piket lebaran
Setiap lebaran selalu disibukkan dalam pengaturan jaga, karena masing-masing karyawan ingin libur lebaran pada hari yang fitri dan bertemu keluarga masing-masing. Namun demikian tugas adalah tugas sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan'
Berkorban pada hari yang Fitri insya Allah akan menambah pahala bagi karyawan Dinas Kesehatan.
Salam dari Kemranjen dan Selamat menuanaikan Ibadah Puasa

Pertemuan Asosiasi Kepala Puskesmas

Pertemuan Kepala Puskesmas se Kabupaten Banyumas diadakan tanggal 30 Agustus 2008 dilaksanakan di Kotel Arya Guna dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Banyumas Dr Gempol Suwandono dan Ketua Asosiasi Drg Agus Wiatma menghasilkan beberapa keputusan untuk mengembangkan pelayanan Kesehatan masyrakat. Keputusan tersebut akan ditindaklanjuti dalam pertemuan koordinasi tanggal 16 September 2008.

Salam dari Banyumas